Kasus Galian Lereng Gunung Pasiripis Sukabumi, Dewan Minta Pemkab Menindak Tegas

GUNUNGGURUH – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, M Jaenudin meminta Pemkab Sukabumi segera turun tangan dan mengecek lokasi pertambangan pasir bahan semen di lereng Gunung Pasiripis Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, tempat pertambangan tersebut diduga dapat mengancam keselamatan ratusan kepala keluarga (KK) yang tinggal di lereng Gunung Pasiripis.
Ditambah, galian pasir atau tanah dilakukan di atas permukiman yang dapat mengkibatkan terjadinya longsor. “Pemerintah harus segera turun tangan dan mengecek tata kelola pertambangan sebelum masyarakat menjadi korban,” pinta Jaenudin kepada Radar Sukabumi, selasa (17/11).
Sudah seharusnya, lanjut Jaenudin, pemerintah melakukan antisipasi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Apalagi, intensitas curah hujan sekarang semakin tinggi yang dapat berpotensi terjadinya longsor. Keselamatan masyarakat harus menjadi skala prioritas Pemkab Sukabumi. “Sekarang musim hujan, tidak menutup kemungkinan galian pasir di lereng Gunung Pasiripis dapat berpotensi longsor dan keselamatan ratusan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya.
Masih kata Jaenudin, Pemkab Sukabumi harus mampu menginventalisir lokasi pertambangan yang tidak memiliki legalitas pertambangan serta yang sudah memilki legalitas untuk menambang. Jika semua itu sudah dipetakan, pemerintah bisa melakukan langkah tegas yaitu menutup semua aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di Kabupaten Sukabumi serta bisa memprosesnya secara hukum. “Data dari provinsi terkait perizinan pertambangan yang sudah dikeluarkan, dapat dipinta oleh pemerintah supaya bisa diinventalisir semua perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Sukabumi,” paparnya yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi ini.
Kepentingan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Pasiripis, harus diutamakan oleh Pemkab Sukabumi dan pihak-pihak terkait. Kalau tata kelola pertambangannya tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat mengancam keselamatan ratusan masyarakat yang tinggal di sekitar galian, pemerintah harus bersikap tegas.
“Tutup semua aktivitas pertambangan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat setempat dan proses secara hukum bila perusahaan tersebut belum memiliki izin,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri mengaku akan menurunkan tim untuk melihat lokasi penggalian pasir di lereng Gunung Pasiripis yang diduga mengancam keselamatan ratusan kepala keluarga. Pasalnya, penggalian pasir yang dilakukan oleh pihak perusahaan berada di atas permukiman masyarakat yang berada di lereng gunung dan berpotensi terjadinya longsor. “Kami akan menurunkan tim ke lokasi penggalian pasir/pertambangan tersebut untuk mengecek secara seksama keadaan di lapangan,” janjinya.
Masih kata Iyos, tim yang diturunkan Pemkab Sukabumi, bakal memeriksa tata kelola pertambangan atau penggalian pasir tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Serta, melihat potensi bencana yang diakibatkan dari penggalian pasir tersebut. “Kalau pertambangan atau penggalian pasir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat mengancam korban jiwa, kami akan meminta kepada Pemprov Jawa Barat untuk mencabut izinnya bila sudah memiliki izin,” tegasnya.
Sesuai dengan ketentuan, lanjut Iyos, perizinan pertambangan maupun penggalian pasir di Kabupaten Sukabumi itu dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat serta sudah menjadi tanggung jawabnya. Pasalnya, Pemkab Sukabumi tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang. “Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan, sekarang perizinan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi,” terangnya.
Iyos juga mengaku, sejauh ini belum ada tembusan kepada Pemkab Sukabumi terkait perusahaan pertambangan yang berada di Kabupaten Sukabumi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi. Begitupun dengan pertambangan galiar pasir di lereng Gunung Pasiripis. “Kami belum menerima data dari Pemprov Jawa Barat terkait perizinan penggalian pasir di Kampung Pasiripis,” akunya.
Ia juga berharap, masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Pasiripis untuk tidak terlalu berlebihan serta main hakim sendiri. Serahkan sepenuhnya kepada Pemkab Sukabumi. “Tim dari Pemkab Sukabumi akan turun ke lapangan, solusi terbaik akan ada dan tidak merugikan semua pihak terutama masyarakat,” harapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Energi dan SDM Kabupaten Sukabumi, Adi Purnomo membenarkan kalau perizinan pertambangan sekarang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat bukan oleh Pemkab Sukabumi. Pasalnya, ketentuan sekarang, semua perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Memang benar, perizinan pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi sekarang tidak dikeluarkan oleh Pemkab Sukabumi melainkan oleh Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia juga mengaku, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi perizinan pertambangan di lereng Gunung Pasiripis tersebut. Setelah perizinan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Sukabumi dalam hal ini Dinas SDM, kadang dilibatkan dan kadang tidak dalam proses perizinan pertambangan di Kabupaten Sukabumi. “Pemerintah Provinsi kadang melibatkan kami, kadang juga tidak dalam proses perizinan,” akunya.(cr5/t)




#radarsukabumi.com

Related

KOTA DAN KABUPATEN 4151667994096505360

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item