Gaji Kota Sukabumi Naik 11,5 Persen, UMK jadi Rp1,8 Juta



CIKOLE – Pemerintah Kota Sukabumi akan mengirimkan usulan besaran Upah Minimum Kota (UMK) ke Gubernur Jawa Barat. Usulan UMK tersebut naik sebesar 11,5 persen, berdasarkan perhitungan besaran nilai UMK 2015 ditambah tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
“Tahun 2016 UMK Sukabumi akan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, sesuai instruksi dari pusat,” ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Deden Solehudin.

Deden menjelaskan jika usulan tersebut disetujui Gubernur Jawa Barat, maka besaran UMK di Kota Sukabumi pada 2016 menjadi Rp1.834.000. Besaran angka itu muncul setelah dihitung berdasarkan nilai UMK 2015 ditambah tingkat inflasi sebesar 6,8 ditambah tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7. “Pada 2015 besaran UMK di Kota Sukabumi sebesar Rp1.645.000. Jika ditambah dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi muncul angka Rp1.834.000 yang kami bulatkan menjadi Rp1.840.000,” bebernya.

Lanjut Deden, perhitungan UMK 2016 Kota Sukabumi tidak lagi usulan berdasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL) tapi pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. “Jadi, tingkat inflasidan pertumbuhan ekonomi juga mengacu dari pusat, bukan di daerah,” jelasnya.
Namun, Deden mengaku Dewan Pengupahan Kota Sukabumi bersama tim sebelumnya sudah melakukan survei KHL selama empat kali. Survei dilakukan pada Juni, Agustus, September, dan Oktober. Hasilnya pun besarannya tak jauh berbeda dengan usulan yang mengacu pada PP tersebut. “Survei KHL sudah dilakukan beberapa titik seperti Pasar Pelita, Pasar Gudang, tempat-tempat sektoral seperti retail, serta tempat kos-kosan. Dari hasil survei yang dilakukan tim, rata-rata nilai KHL mencapai Rp1.764.000,” jelasnya.

Deden menambahkan usulan besaran UMK Kota Sukabumi 2016 masih dalam sebatas konsep karena harus mendapatkan rekomendasi dari walikota. Setelah disetujui walikota, maka usulan itu akan direkomendasikan ke provinsi yang nantinya ditetapkan oleh gubernur. “Jika mengacu pada PP Nomor 78/2015, besaran UMK tahun-tahun selanjutnya bisa bertambah atau berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, mengantisipasi terjadinya gejolak di kalangan buruh, perlu adanya sosialisasi menyangkut PP Nomor 78/2015. Pihaknya akan mengadakan audiensi dengan walikota untuk menyampaikan hasil penghitungan UMK 2016. “Dalam waktu dekat ini, kami akan sosialisasi dengan pak wali beserta rekan-rekan Dewan Pengupahan Kota, Apindo, serta unsur serikat pekerja,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan, sebelum 21 November 2015, rekomendasi usulan besaran UMK di Kota Sukabumi sudah diserahkan kepada gubernur. Tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari Walikota Sukabumi. “Sebelum gubernur menetapkan UMK, tentunya harus mendapat rekomendasi dari Walikota Sukabumi,” pungkasnya.

Menurut Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Gagan Rachman, untuk nilai UMK di Kota Sukabumi tidak terlalu ada banyak persoalan dibandingkan dengan daerah lain. Saat ini usulan nilai UMK Kota Sukabumi masih mengacu kepada PP Nomor 78/2015 dengan kenaikan 11,5 persen. “Saat ini di Kota Sukabumi masih kondusif, mungkin para pekerja bisa mensyukuri kenaikan tersebut,” ujarnya.
Namun, ke depan Gagan mengusulkan jika memang kondisi perusahaan tersebut bisa dibilang bagus, seharusnya bisa menaikkan gaji karyawan dari sebelumnya. Perusahaan jika ada keuntungan lebih tidak terpaku kepada UMK. ” Berikan penghargaan kepada karyawan jika mendapat keuntungan yang lebih,” pungkasnya. (bal/d)




#radarsukabumi.com

Related

KOTA SUKABUMI 1304787469324685

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item