Dugaan Korupsi di Kantor Perpustakaan Daerah Sukabumi

illustrasi
CIBADAK – Terkait adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek pengadaan buku di Kantor Perpustakaan Daerah (Kanpusda) Kabupaten Sukabumi ke Kejari Cibadak, pihak Kanpusda akhirnya angkat bicara. Mereka menilai, pelapor dalam persoalan ini keliru dalam memahami rabat sebesar 25 persen.

“Mereka (pelapor, red) keliru dalam memahami adanya rabat 25 persen itu. Kami tegaskan, pada awalnya kami pun tidak tahu adanya rabat 25 persen tersebut, adanya rabat ini bukan berdasarkan kehendak kami,” ujar Kepala Kanpusda melalui Pustakawan Kanpusda Kabupaten Sukabumi, Dedi Mulyadi kepada Radar Sukabumi, kamis (19/11).

Menurutnya, program pengadaan buku ini telah diperiksa oleh pihak berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berikut dengan rabatnya. Hasil pemeriksaan BPK tersebut, rabat 25 persen bukanlah bentuk penyelewengan karena jelas ada payung hukumnya.

“BPK juga telah melakukan pemeriksaan, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP), rabat itu bukanlah penyelewengan karena jelas pengalokasian dan payung hukumnya,” bebernya.

Terkait dengan adanya rabat, Dedi mengaku pihaknya baru mengetahui saat proses pemeriksaan BPK-RI awal 2015 lalu. Menurutnya, saat itu tim auditor juga langsung melakukan pemeriksaan lanjutan kepada penyedia dan penerbit buku yang hasilnya tidak ada unsur kerugian negara.

“Dan itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan hasil pemeriksaan dari BPK yang menyatakan tidak ada masalah dalam soal rabat ini,” ujar pria yang pernah menyandang sebagai pustakawan teladan kedua tingkat nasional itu.

Dedi menjelaskan, dalam persoalan ini publik harus memahami, bahwa yang 25 persen itu menurut informasi dari hasil pemeriksaan BPK merupakan 10 persen untuk Pajak Penghasilan Negara (PPN), 1,5 persen Pajak Penghasilan (PPh) dan sisanya yang sebesar 13,5 persen itu adalah keuntungan bagi pengusaha. Hal itu tentunya diperbolehkan karena sesuai dengan Perpres Nomor 80 tahun 2003 tentang adanya etika kewajaran keuntungan penyedia barang jasa yang maksimalnya 15 persen.

“Jadi 25 persen tersebut tidak dikontraposkan karena memenuhi unsur kewajaran dan tidak muncul dalam LHP BPK-RI untuk mengembalikan (kontra pos). Ini jelas ada kesalahan dalam memahami rabat 25 persen itu,” imbuhnya.

Mengingat akan hal itu, Dedi berharap publik maupun penegak hukum bisa cermat dalam melakukan pemahaman terhadap regulasi. Karena, jika ada kesalahan dalam pemahaman regulasi, selain akan merugikan satu pihak, juga akan menghambat proses pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

“Kami berharap, segala program pembangunan di Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih lagi di Kanpusda, ke depannya kami ingin perpustakaan itu lebih baik karena akan mampu meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Sukabumi,” singkatnya seraya berharap.

Sementara itu, Pemerhati Kebijakan Publik Sukabumi, Asep Deni menambahkan, dilihat dari tujuannya, pengadaan buku ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, pengadaannya dilakukan di setiap desa. Karena, melalui buku masyarakat dapat mengetahui banyak hal. “Selain itu, kalau dilihat dari proses program pengadaan proyek ini, sudah dilakukan sesuai dengan prosedural. Seperti halnya dengan melakukan proses lelang,” timpalnya.

Terkait dengan rabat 25 persen, Asep Deni kembali menjelaskan hal itu diperbolehkan dengan sandaran regulasi sesuai Perpres Nomor 80 tahun 2003. Dalam Perpres tersebut dijelaskan, etika keuntungan bagi pihak pengusaha setelah memenuhi kewajibannya membayar PPN dan PPh.

“Bagi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa, itu keuntungan sampai 15 persen. Sementara bagi pengusaha kontruksi itu 10 persen setelah kewajiban PPh dan PPN terselesaikan. Jadi, rabat 25 persen ini sudah jelas pengalokasiannya sesuai dengan regulasi. Dalam persoalan ini, nampak ada kekeliruan pelapor dalam memahami regulasi,” singkatnya. (ren)

Related

KOTA DAN KABUPATEN 7668244440034189940

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item